Kontroversi terkait usulan Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital (Komdigi) untuk memungut pajak dari judi online judi bola semakin memanas setelah kabar ini tersebar ke publik. Usulan tersebut dilontarkan dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui sektor yang selama ini berjalan ilegal. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai cara untuk mengendalikan dan meminimalkan dampak negatif dari judi online taruhan bola, namun tidak sedikit pula yang menentang keras gagasan ini. Kritikan datang terutama dari pihak yang menilai bahwa langkah ini justru akan mengesahkan praktik judi online yang selama ini dilarang di Indonesia.
Dukungan terhadap rencana ini berfokus pada potensi pajak yang bisa diperoleh pemerintah. Para pendukung berargumen bahwa dengan mengenakan pajak pada judi online, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan yang bisa dialokasikan untuk program-program pencegahan kecanduan judi dan rehabilitasi korban slot bola. Mereka melihat hal ini sebagai sebuah solusi pragmatis yang bisa mengurangi peredaran judi online secara ilegal, yang selama ini sulit terdeteksi dan diberantas secara tuntas. Sumber daya yang diperoleh dari pajak juga bisa digunakan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pemberantasan judi online yang lebih efisien.
Namun, banyak yang mempertanyakan moralitas dari usulan ini, mengingat judi online tetap ilegal di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa dengan memungut pajak dari aktivitas yang dilarang, pemerintah secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap praktik perjudian yang merusak kehidupan banyak orang. Terlebih lagi, judi online sering kali menjadi penyebab kerugian finansial yang besar dan masalah sosial lainnya, seperti pecahnya rumah tangga dan kecanduan. Penentang juga khawatir bahwa langkah ini akan memicu lebih banyak orang untuk terlibat dalam perjudian, yang akhirnya merusak moral masyarakat secara keseluruhan.
Melihat kontroversi yang berkembang, pemerintah dan Komdigi diminta untuk melakukan kajian lebih dalam sebelum melaksanakan rencana ini. Banyak pihak yang menyarankan agar fokus utama tetap pada pemberantasan dan pencegahan, daripada mencari cara untuk memperoleh keuntungan dari praktik ilegal. Meski begitu, dalam situasi yang semakin kompleks ini, Komdigi harus menemukan solusi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga dapat menjaga integritas hukum dan moralitas di masyarakat. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih meningkatkan upaya edukasi dan pengawasan agar masyarakat tidak terjebak dalam perangkap judi online.